Jakarta,cahaya.news–Dugaan penyalahgunaan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada dibawah pengelolaan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (UP TMR) di Kebagusan Wates Rt. 011 Rw. 05 Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan, kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Sebuah lahan seluas sekitar 400 meter persegi tersebut diduga masih dikuasai pihak tertentu dan disewakan secara ilegal hingga saat ini. Diketahui dimanfaatkan sebagai lokasi usaha pemancingan galatama lele.
Ironisnya, upaya surat konfirmasi yang dilakukan redaksi cahaya.news kepada Kepala UP TMR Ragunan, drh. Endah Rumiyati, M.Si justru menemui jalan buntu. Sikap tertutup birokrasi di lingkungan UP Taman Margasatwa Ragunan dinilai semakin memperkuat tanda tanya publik mengenai pengawasan aset daerah dan transparansi pelayanan informasi publik.
Selama beberapa hari terakhir, awak media cahaya.news berupaya meminta klarifikasi kepada pihak Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan terkait status lahan tersebut. Namun, pejabat yang berwenang disebut sulit ditemui. Jawaban normatif seperti "belum menerima surat konfirmasi surat cahaya.news", "akan mengecek dulu surat konfirmasinya" terus berulang setiap kali wartawan cahaya.news mencoba memperoleh penjelasan resmi. Kondisi tersebut menimbulkan kesan adanya sikap tidak terbuka terhadap fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers.
Padahal, keterbukaan informasi publik telah diatur secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, cepat, sederhana, dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu, kerja jurnalistik juga dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa setipa pihak yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja pers dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama dua tahun atau denda hingga Rp500 juta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi dilapangan, lahan tersebut telah bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A milik UP TMR, serta secara pisik telah dilengkapi pagar pembatas dan papan penanda sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hingga berita ini diterbitkan, cahaya.news masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak UP TMR Ragunan mengenai mekanisme pemanfaatan aset tersebut, termasuk apakah proses penyewaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan aset daerah, proses perizinan, penetapan nilai sewa, serta pengelolaan penerimaan daerah.
Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis:
Ahmad Sayudhi
Posting Komentar