166gda5P8JBiWKJQtoENvT1q58drvJKqaLA2JGMe

Cari Blog Ini

Susunan Organisasi Cahaya News

Pemimpin Umum: H. Nasrulloh, SE Pemimpin Perusahaan: H.Edimin Pemimpin Redaksi: Ahmad S Hasibuan Redaktur Senior: Tamrin Hasibuan Redaktur: M Ikbal Reporter: Jani Hidayatulloh. Wahyu Julkifli Riduan Ahmad Entong Email:ahmadsayudi1969@gmail.com Alamat Redaksi:Jl.Paso RT.05 RW.04 Jagakarsa Jakarta Selatan-Sebelah Kav Polri

Laporkan Penyalahgunaan

166gda5P8JBiWKJQtoENvT1q58drvJKqaLA2JGMe
Bookmark

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad: Tunggu Evaluasi Presiden, Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap Ditunda

 

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad,( foto; istimewa)

Cahaya news,–Gempar pemerintah berencana Impor 105.000 unit mobil pikap dari India, untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendapat sambutan serius dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda kebijakan tersebut hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan luar negeri dan memberikan arahan lebih lanjut.

Dikatakan Dasco, keputusan impor dalam jumlah besar perlu dikaji secara komprehensif, terutama terkait dampaknya terhadap industri otomotif nasional dan kesiapan produsen dalam negeri. Ia menegaskan telah menyampaikan pesan langsung kepada pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil langkah strategis tersebut. "Untuk rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan kepada pemerintah agar rencana itu ditunda dulu, mengingat Presiden masih diluar negeri,"ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dasco mengatakan, Presiden Prabowo diperkirakan akan membahas secara detail rencana impor tersebut setelah kembali ke Tanah Air. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan perhitungan ulang terkait kemampuan industri otomotif nasional dalam memenuhi kebutuhan kendaraan operasional koperasi. "Presiden tentunya akan membahas detail impor itu dan meminta pendapat, sekaligus mengkalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri,"ucapnya.

Sementara terkait kemampuan produksi nasional, Dasco menilai secara kapasitas Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan pikap tersebut. Namun, ia mengingatkan adanya faktor teknis seperti waktu produksi, kesiapan rantai pasok, dan efisiensi disribusi yang perlu dipertimbangkan sacara matang. "Kalau dikalkulasi, kebutuhan nasional bisa saja dipenuhi. Tetapi ada aspek teknis, terutama soal waktu dan kesiapan produksi, yang perlu dibicarakan lebih lanjut,"paparnya.

Lebih lanjut, Dasco kembali menegaskan pentingnya penundaan kebijkan impor hingga Presiden memberikan keputusan final. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan industri nasional dan tetap sejalan dengan strategi penguatan ekonomi dalam negeri. "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan agar rencana itu ditunda dulu, menunggu Presiden pulang,"tuturnya.

Sejumlah Pikap India Sudah Tiba di Tanjung Priok, Bos Agrinas Siap Tanggung Resiko

Disisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan siap mematuhi keputusan pemerintah dan DPR RI terkait impor 105.000 unit mobil pikap asal India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Joao memastikan bahwa sebagian unit kendaraan impor tersebut telah tiba di Indonesia, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Meski demikian, ia menegaskan penggunaan dan distribusi kendaraan tetap menunggu arahan resmi pemerintah.

"Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur Utama Agrinas saya akan taat, saya akan loyal dan akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat,"ujar Joao dalam jumpa pers di Jakarta, dilansir dari Antaranews, Selasa (24/2/2026).

Ia menyampaikan, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait penundaan impor 105.000 unit mobil pikap dari India tersebut. Karena itu, perusahaan masih menunggu kejelasan sebelum mengambil langkah lanjutan terhadap unit yang sudah terlanjur datang.

 Jika nantinya pemerintah memutuskan kendaraan tersebut tidak boleh digunakan, Joao menegaskan pihaknya akan mematuhi sepenuhnya meski berpotensi menimbulkan konsekuensi bisnis.

"Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Jadi apapun resikonya, itu konsekuensi yang harus saya ambil. Dan saya harus berdiri di depan bertanggung jawab terhadap langkah saya ini,"tegasnya.

Ia mengakui, sebagai Direktur Utama, dirinya harus siap berada di garis depan dalam setiap keputusan strategis perusahaan, termasuk menggung risiko apabila terjadi perubahan kebijakan.

Joao juga membuka ruang dialog dengan pihak pemasok apabila muncul potensi denda atau kerugian akibat kebijakan negara. Menurutnya, penyelesaian harus dilakukan melalui komunikasi yang konstruktif.

"Dokumen yang sudah saya punya ini, ditambah dengan kontrak saya akan diberikan kepada pak Dasco. Saya juga akan bicara dengan beliau juga karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau,"imbuhnya. 

Sebelumnya, perusahaan otomotif India Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M) mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit mobil pikap Scorpio untuk kebutuhan program tersebut. Secara keseluruhan, impor mencakup 105.000 unit kendaraan yang terdiri atas 35.000 pikap 4X4 dari M&M, 35.000 pikap 4X4, dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors.

Ahmad Sayudhi

Sumber: Antara


0

Posting Komentar